Hatutan.com, (10 Juli 2024), Dili-Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Dalam Negeri akan mengerahkan lebih banyak personil Kepolisian Timor Leste  (PNTL) untuk memperketat  keamanan di wilayah perbatasan antara Republik Demoktatik Timor Leste (RDTL) dan Republik Indonesia (RI) untuk mencegah pelintas ilegal.

Baca Juga: Indonesia dan Timor-Leste Perkuat Kerjasama Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pariwisata

Aparat Kepolisian Timor-Leste malakukan penahanan kepada sejumblah anak muda WNTL yang hendak melintasi wilayah perbatasan RDTL untuk menghadiri acara pengesahan salah satu perguruan pencak silat di Indonesia. Foto/PNTL

Kebijakan pemerintah RDTL ini tertuang  dalam rancangan Keputusan Dewan Menteri, Rabu (10/07/2024), tentang pencegahan kegiatan terlarang yang berhubungan dengan aktivitas pegesahan anggota dari beberapa perguruan pencak silat, yang berpartisipasi dalam acara pengesahan di beberapa wilayah di Indonesia.

Pemerintah memandang penting untuk memantapkan dan memperkuat perdamaian sosial yang dicapai melalui pemberhentian sementara  aktifitas beberapa perguruan pencak silat, oleh karena itu perlu ditetapkan sejumlah tindakan pencegahan terkait dengan pelatihan anggota perguruan pencak silat.

“Langkah-langkah yang ditetapkan dalam resolusi pemerintah ini antara lain menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memambah personil kepolisian di wilayah perbatasan, agar memantau dan mencegah partisipasi anggota perguruan pencak silat dari Timor Leste berpartisipasi dalan serimoni pengesahan di Indonesia.” Demikian siaran pers yang dikutip Hatutan.com

Tak hanya itu, dalam resolusi tersebut juga disebutkan bahwa warga negara asing tidak diperkenankan memasuki wilayah RDTL yang mengancam kesehatan, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Diharapakan adanya kordinasi antara Kementrian Kehakiman dan Kementrian Dalam Negeri dengan Kepolisian Penyidik Kriminal, untuk memperkuat tim penyidik terhadap kegiatan terlarang yang berkaitan dengan perguruan pencak silat sebagaimana diatur dalam KUHP-nya Timor-Leste.

Dikutip dari laman resmi Facebook  PNTL, Selasa (09/07/2024), aparat Satuan Kepolisian Perbatasan (UPF) melakupan penahanan kepada sedikitnya sembilan (9) warga negara Timor-Leste (WNTL) yang berupaya merlintasi perbatasan  darat Mota-Ain untuk berpartisipasi delam acara pengesahan   pendekar dari salah satu perguruan pencak silat di Indonesia.

Sejauh ini UPF terus malakukan operasi dan cek point terhadap pelintas batas di Batugade, Bobonaro, untuk mengidentifikasi WNTL yang hendak melintasi perbatasan melalui pos lintas batas Batugade-Timor Leste  dan Mota-Ain-Indonesia.

Dalam rapat Dewan Menteri, hari ini, juga disetujui rancangan Keputusan Pemerintah yang diajukan oleh Menteri Perdagangan dan Industri, Filipus Nino Pereira, untuk mengatur tata cara perizinan dan pemeriksaan serta menyetujui model formulir dan pencetakan di bidang komersial dan perizinan industri.

UPF melakukan pemeriksaan terhadap dokumen WNTL yang melintasi wilayah perbatasan Batugade. Foto/PNTL

Keputusan Pemerintah ini berlaku untuk perusahaan tempat menjalankan kegiatan industribatau komersialnya yang diklasifikasikan sebagai risiko sedang dan risiko tinggi, untuk beroperasi di wilayah Timor Leste dan menetapkan prosedur, formulir, juga percetakan yang diperlukan untuk perizinan kegiatan tersebut.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pembukaan, perubahan, atau renovasi tempat komersial atau industri harus dimulai dengan pemeriksaan yang ketat, memastikan kondisi pengoperasian, keselamatan, kebersihan, dan kesehatan masyarakat yang memadai.

Peraturan ini juga memberikan penjabaran dari inspeksi mandiri yang menggambarkan kondisi umum fasilitas, dan mengidentifikasi pengamatan dan rekomendasi.

Dewan Menteri juga menyetujui rancangan Resolusi Pemerintah, yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, untuk menunjuk Jesuíno dos Reis Matos Carvalho sebagai Ketua Otoritas Perlindungan Sipil (APC/Autoridade Proteção Civil).

Dewan Menteri menyetujui pemaparan laporan kunjungan ke Rwanda dalam rangka G7+, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, perwakilan G7+, serta tim antar kementerian yang berpartisipasi dalam misi ini.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengamati pemulihan sosial yang signifikan di Rwanda sejak genosida tahun 1994. Saat ini, Rwanda menghadirkan model pembangunan yang dianggap sebagai contoh bagi negara-negara berkembang, yang berfokus pada kemajuan infrastruktur, investasi teknologi, penguatan hukum dan ketertiban, menarik investor dan pengembangan sektor pariwisata.

Tujuan utama dari misi ini adalah untuk bertukar pengalaman dan pembelajaran antara Rwanda dan Timor-Leste, sehingga anggota delegasi mengamati secara dekat praktik-praktik yang berhasil diterapkan di Rwanda.

Tujuan penting lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Rwanda, agar kedua negara dapat berkolaborasi di masa yang akan datang.

Delegasi Timor Leste beranggotakan 16 orang tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Administrasi Negara, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus, dan didampingi tim G7+ sebagai fasilitator dalam misi tersebut.

Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 17 Mei 2024 ini telah memberikan pembelajaran dan perspektif berharga bagi pembangunan Timor-Leste kedepannya.

Menteri Keuangan Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso juga menyampaikan secara rinci terkait  status pelaksanaan APBN Tahun 2024 kepada Dewan Menteri.

Reporter: Rogério Pereira Cárceres