Hatutan.com, (23 Agustus 2023), Díli- Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar meminta dukungan solidaritas Timor Leste untuk mencari solusi penyelesiaan konflik rezim junta militer di Myanmar.
Baca Juga: Xanana Berharap Pemimpin ASEAN Mencari Solusi Penyelesaian Konflik di Myanmar
Penyataan itu disampaikan langsung Menteri Hak Asisi Manusia Pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar Aung Myo Min saat bertemu Presiden Timor Leste, José Ramos Horta di Istana Negara, Rabu (23/08/2023).
![](https://www.hatutan.com/wp-content/uploads/2023/08/Pertemuan-300x200.jpeg)
Menteri Hak Asisi Manusia Pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar Aung Myo Min bertemu Presiden Timor Leste, José Ramos Horta di Istana Negara, Rabu (23/08/2023). Foto/Istimewa
Menteri Aung Myo Min mensinyalir pertemuannya dengan Presiden Ramos-Horta selaku Peraih Hadiah Nobel Perdamaian 1992 itu untuk meminta dukungan atas Pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar.
“Timor Leste adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial oleh sebab itu kami minta dukungan Timor Leste untuk menyampikan asprasi kami di berbagai furum regional dan internasional untuk mengakhiri rezim junta militer di Myanmar,” kata Aung Myo Min.
Aung Myo Min meyakini bahwa pemerintah dan rakyat Timor Leste senantiasa akan menyuarakan penderitaan dan pelangaran hak asasi manusia di Myanmar di berbagai pertemuan negara anggota ASEAN dan di forum anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, yang memicu unjuk rasa besar-besaran yang kemudian berhadapan dengan penindakan tegas yang mematikan oleh junta militer.
Para penentang junta militer kemudian mengangkat senjata dan sebagian besar wilayah Myanmar sekarang terlibat dalam konflik, yang oleh beberapa pakar PBB dicirikan sebagai perang sipil.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah organisasi pemantau HAM, melaporkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 3.900 warga sipil dan menangkap 24.236 orang lainnya sejak kudeta terjadi.
“Kami tetap akan melawan segala bentuk pelanggaran HAM dan tindak kriminal yang terjadi di Myanmar. Kami juga sudah meminta dukungan internasional untuk segera mengakhiri rezim junta militer yang secara brutal melancarkan serangan yang menewaskan rakyat sipil selama ini,” ungkap Aung Myo Min.
Reporter: Vito Salvadór