Hatutan.com, (03 April 2023), Dili-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) melayangkan surat kepada Pemerintah Timor Leste terkait jaminan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk mengerjakan beberapa proyek berskala besar di Timor Leste.

Baca Juga : Derita Waskita: Terjerat Utang Jumbo, Duitnya Diduga Dikorupsi Berjemaah

Gedung Wakita Karya. Foto/Waskita

Saat ini, PT Waskita Karya memenangkan tender proyek pembangunan dan perluasan Bandara Internasional Presiden Nicolau dos Reis Lobato di Dili dengan nilai proyek US$ 72,506,762.02.

PT Waskita Karya juga sedang mengerjakan proyek konstruksi dan rehabilitasi jalan raya Noefefa-Oénenu, Oé-Cusse, Timor-Leste dengan nilai proyek US$ 22,000.00.

Pada 18 April 2023, PT Waskita Karya juga menandatangani  kontrak kerja dengan pemerintah Daerah Istimewa Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) atas proyek pengerjaan jalan raya dari Pasar Tono ke Oesilo dengan nilai proyek US$ 33,915,000.00. Proyek tersebut bernomor 83/UAR/SRF/IV/2023.

Saat ini,  beredar berita yang dikutip dari beberapa media di Indonesia bahwa PT Waskita Karya mendapat gugatan pailit dari salah satu vendor CV Bandar Agung Abadi terkait pengerjaan tanah pada proyek pengerjaan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung paket II Seksi I.

Dikutip dari Kompas.com, edisi  8 April 2021, PT Waskita Beton Precast Tbk, anak usaha PT Waskita Karya digugat pailit vendornya karena masalah pembayaran utang.

Vendor yang mengeluhkan pembayaran dari Waskita Beton adalah PT Hartono Naga Persada. Perusahaan tersebut melayangkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada 31 Maret 2021.

Gugatan itu merupakan buntut dari pembayaran utang yang belum diselesaikan PT Waskita Beton Precast ke pemohon. Diketahui, pemohon atau PT Hartono Naga Persada adalah salah satu pemasok bahan baku bagi PT Waskita Beton Precast.

CNN Indonesia melansir bahwa perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk juga menggugat PT Waskita Karya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pada 17 Maret 2023 dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, pemohon meminta pengadilan mengabulkan seluruh permohonan PKPU. Pemohon juga meminta pengadilan menyatakan PT Waskita Karya berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS).

Baca Juga : Dirut Waskita Karya Dermawan S Jadi Tersangka, Ini Profilnya

Menanggapi proses  peradilan yang menimpa PT Waskita Karya dan dampaknya terhadap proyek yang dikerjakan Waskita Karya di Timor Leste,  Menteri Keuangan Timor Leste, Rui Augusto Gomes mengatakan, pihaknya telah menerima surat resmi dari pemerintah  Indonesia melalui, Menko Marves Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pemerintah Indonesia menjamin PT Waskita Karya memiliki modal keuangan yang cukup untuk mengerjakan  dan menyelesaikan beberapa proyek berskala besar di Timor Leste.

“Kalian para wartawan mendengar informasi dari siapa terkait informasi gugatan  pailit  oleh vender terhadap PT Waskita Karya? Kami telah menerima surat resmi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang megonfirmasikan bahwa tidak ada masalah dengan perusahaan BUMN Indonesia tersebut. Waskita adalah BUMN bukan perusahaan swasta,”  ujar Menteri Rui Augusto Gomes menjawab Hatutan.com usai menghadiri rapat Dewan Menteri di Gedung Pemerintahan, Rabu (3/5/2023).

Baca Juga : Waskita Karya Digugat Pailit, Semua Proyek Berpotensi Terdampak Termasuk di Timor-Leste

Walaupun Menteri Rui Gomes tidak menjelaskan secara terperinci isi surat dari pemerintah Indonesia tersebut, namun Rui Gomes menjelaskan bahwa surat tersebut mengklarifikasi informasi yang dimuat di beberapa media di Indonesia  terkait gugatan pailit oleh vendor terhadap PT Waskita Karya adalah informasi tidak benar.

“Bisa benar dan bisa tidak. Saya tidak berkepentingan atas gugatan pailit oleh vendornya terhadap PT Waskita Karya. Yang saya pastikan bahwa PT Waskita Karya akan menjalakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur kontrak dengan pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia sendiri melayangkan surat resmi kepada pemerintah Timor Leste bahwa PT Waskita Karya memiliki kamampuan keuangan untuk mengerjakan semua proyek yang akan dikerjakan di Timor Leste,” kata Menteri Rui Augusto Gomes.

Menteri Rui Gomes meyakini bahwa PT Waskita Karya akan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.  Oleh karena itu,  Bank Pembangunan Asia (ADB) bisa memberikan no objection letter.

No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. Dengan kata lain, NOL adalah  surat persetujuan dari Donor atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan.

Reporter : Rogério Pereira Cárceres