Hatutan.com, (26 Agustus 2023), Dili– Pemerintah junta militer Myanmar melakukan pengusiran terhadap kuasa usaha atau diplomat Timor-Leste  sebagai protes terhadap posisi Timor yang mengutuk keras tindakan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar Minta Dukungan Timor Leste

Junta Militer Myanmar. Foto/Google

Sebelumnya diberitakan bahwa Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmão  dan Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta, mengutuk keras tindakan junta militer yang telah memakan puluhan koban jiwa masyarakat sipil  dan segala bentuk  tindak pelanggaran hak asisi manusia  di negara tersebut.   

Dilansir dari kantor berita Portugal Lusa, Sabtu, 26 Agustus 2023, pemerintah Myanmar juga mencantumkan alasan dikeluarkannya larangan  oleh pemerintah junta militer atas diplomat Timor Leste di Myanmar karena perwakilan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) diundang ke pelantikan Pemerintahan baru dan adanya pertemuan antara José Ramos-Horta dan perwakilan kelompok tersebut yang menentang kudeta militer di Myanmar.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Republik Timor Leste, José Ramos-Horta, menilai Timor Leste patut merasa bangga, karena pengusiran tersebut merupakan respon terhadap pembelaan hak asasi manusia.

“Ini adalah salah satu situasi yang membuat kami bangga atas tindakan yang koheren  dalam mengecam kudeta militer dan mengecam kejahatan berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan jika karena alasan itu mereka memecat kuasa usaha kami, maka patut berbangga, ” tegasnya.

Kepala Negara Timor Leste itu menekankan bahwa Timor Leste terus mendukung posisi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan upaya organisasi tersebut untuk menyelesaikan situasi di Myanmar.

“Timor-Leste tidak mempunyai posisi yang berbeda dengan ASEAN, yaitu mengutuk kudeta militer, pembantaian penduduk sipil, perempuan dan anak-anak. Dan pihak militer juga bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar seperti halnya Putin bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina,” kata Ramos-Horta.

Junta Militer Myanmar. Foto/GETTY

“Mengenai masalah ini, saran saya adalah untuk menggabungkan kekuatan dengan konsensus ASEAN, mendukung ASEAN dalam apa pun yang dibutuhkan ASEAN dan apa pun yang disepakati untuk dilakukan,” ujarnya.

Dalam catatan dua halaman tersebut, junta militer menunjuk pada beberapa tindakan yang dilakukan oleh  Timor Leste, termasuk referensi mengenai situasi di negara tersebut oleh Presiden Timor, José Ramos-Horta.

Ia juga menyinggung pernyataan Perdana Menteri, Xanana Gusmão, yang pada 3 Agustus mengatakan bahwa Timor-Leste mungkin tidak bergabung dengan ASEAN jika badan regional tersebut tidak dapat menemukan solusi atas konflik di Myanmar.

“Selama menjabat sebagai perdana menteri, ia tidak akan bergabung dengan ASEAN jika ASEAN tidak meyakinkan junta militer, jika tidak menemukan solusi. Kami adalah negara demokrasi. Kita mungkin mempunyai masalah, tapi tidak ada kudeta, yang ada adalah penghormatan terhadap pemilihan presiden dan parlemen, menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki budaya demokrasi,” kata Xanana Gusmão saat itu.

Pada KTT ASEAN pada bulan Mei, Presiden Indonesia mengakui, atas nama ASEAN, bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai untuk mengakhiri konflik di Myanmar, dan memperbarui seruan untuk mengakhiri kekerasan di negara tersebut pada pertemuan puncak organisasi regional tersebut.

“Saya harus jujur. Belum ada kemajuan signifikan dalam implementasi lima poin konsensus,” kata Joko Widodo pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Widodo mengacu pada rencana perdamaian yang disiapkan pada tahun 2021 oleh sepuluh negara anggota organisasi tersebut dan junta militer Myanmar, yang menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara pihak-pihak yang bertikai, yang dimediasi oleh utusan ASEAN. Junta militer telah menolak mengambil langkah-langkah untuk menegakkan perjanjian tersebut, sehingga mendorong ASEAN untuk mengecualikan para pemimpin militer dari berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan organisasi tersebut.

Junta Militer di Myanmar. Foto/CNN

Minggu ini, anggota Dewan Keamanan PBB – kecuali Tiongkok dan Rusia – mengutuk kekerasan dan kematian warga sipil di Myanmar. Mayoritas dari 15 negara yang duduk di Dewan Keamanan  PBB kembali mendesak junta militer untuk mengakhiri serangan, membebaskan pemimpin terguling, Aung San Suu Kyi, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam pernyataan bersama tersebut, disesalkan bahwa “kemajuan yang memadai” belum tercapai dalam implementasi resolusi pertama Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar, yang diadopsi pada bulan Desember.Perlu diingat bahwa pada bulan Juni, di Korea Selatan, mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengimbau Presiden Timor Leste untuk memberikan tekanan, secara langsung dan melalui ASEAN, pada rezim Myanmar agar menerima penerapan proposal perdamaian regional.

“Saya berharap ASEAN dapat memberikan tekanan yang lebih kuat. Masyarakat masih sangat menderita. Dan saya meminta anda, tuan Presiden, untuk juga mencoba memberikan tekanan melalui ASEAN,” kata Ban Ki-moon kepada José Ramos-Horta waktu itu.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan singkat antara Ban Ki-moon dan José Ramos-Horta di sela-sela pembukaan Forum Perdamaian dan Kemakmuran Jeju edisi ke-18.

“Ini adalah misi yang sangat sulit bagi ASEAN, dan saya tahu frustrasi dirasakan di beberapa negara dengan masalah ini”, kata Ramos-Horta yang usai pertemuan mengatakan ia menilai sulit baginya untuk campur tangan langsung dengan militer Myanmar. ***